Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) mendorong implementasi Keputusan MK No 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat.

Pemerintah daerah dinilai perlu membuat peraturan daerah sebagai bentuk pengakuan terhadap hutan adat di wilayahnya.

Badan Pengelola REDD+ Indonesia mendorong RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) terealisasi sebelum masa kerja DPR RI berakhir tahun ini.

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Abdon Nababan mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat itu harusnya mencantumkan panduan…