Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan perluasan objek pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung segera mengajukan judicial review Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Perpajakan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah ke…

BISNIS.COM, JAKARTA --  UMKM yang mempunyai omzet melebihi Rp 4,8 miliar per tahun, rencananya pemerintah melalui Menteri Keuangan M. Chatib Basri dan Menteri UKM dan Koperasi…

BISNIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membuka kemungkinan evaluasi pascapemberlakuan pajak final 1% bagi usaha mikro, kecil dan menengah mulai…

  BISNIS.COM, SURABAYA-Penerapan pajak usaha mikro kecil menengah sebesar 1% diprediksi menurunkan daya saing usaha kelas menengah karena menanggung beban ganda. Ketua Forum…

BISNIS.COM, JAKARTA – Ditjen Pajak akan mengutip pajak 1% dari usaha mikro, kecil dan menengah mulai Agustus tahun ini seiring pemberlakuan efektif beleid pajak UMKM mulai…

Warung Tegal (repro)BISNIS.COM, JAKARTA – Pelaku usaha warung tegal menolak pengenaan pajak 1% per bulan mulai Juli karena mekanisme yang tidak jelas.

Warung Tegal (repro)BISNIS.COM, JAKARTA – Pelaku usaha warung tegal menolak pengenaan pajak 1% per bulan mulai Juli karena mekanisme yang tidak jelas.