Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya transfer teknologi, kerja sama produksi dengan perusahaan pelat merah, dan peningkatan tingkat kandungan dalam negeri.
Menurut Kepala Negara, dalam APBN anggaran belanja pertahanan mencapai sebesar Rp127 triliun. Salah satu tujuannya ialah mengembangkan industri pertahanan, sehingga mampu…
Indonesia melanjutkan pembicaraan kerja sama industri pertahanan dengan dan Uni Emirat Arab. Selain itu, kedua negara juga akan menjalin program pendidikan bersama yaitu…
Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Pertahanan tidak mengimpor produk sektor pertahanan, tetapi lebih memprioritaskan belanja produk industri strategis domestik.
Pelaku industri pertahanan kembali mengingatkan pemerintah untuk mendorong penyerapan produk nasional. Apalagi, anggaran pertahanan dan keamanan sangat besar.
Industri pertahanan Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks, sehingga diperlukan kerja sama antartiga pilar penopangnya, yakni pemerintah, pengguna, dan pabrikan.…
Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan didefinisikan sebagai segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban negara.
Keterbatasan penguasaan teknologi menjadi kendala bagi industri pertahanan nasional untuk bersaing dengan produk dari negara lain. Adapun pemerintah sendiri dinilai kurang…
Komisi I DPR dan Pemerintah sepakat membawa perjanjian kerja sama Indonesia dengan Pemerintah Belarus tentang industri pertahanan dipayungi undang-undang.
“Si vis pacem, para bellum.” Demikian sebuah adagium Latin yang dipercaya berawal dari Flavius Vegetius Renatus, seorang penulis Romawi di bidang militer yang hidup sekitar…
Dalam rencana strategisnya, pemerintah mengalokasikan kucuran untuk pengadaan alat-alat petahanan sepanjang 2014-2019 senilai Rp15 triliun. Namun hingga akhir Juni 2018,…
Periode 2017 bisa diibaratkan masa panen bagi industri strategis. Pasalnya, seluruh perusahaan pelat merah yang tergabung dalam klaster NDHI atau industri strategis memetik…