Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran di DPR belum juga menemukan titik temu. Setidaknya, ada dua poin yang masih menjadi perdebatan utama dalam pembahasan…

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau mengecam hasil rapat Panitia Kerja Harmonisasi Badan Legislasi (Baleg) yang mengusulkan penghilangan pasal larangan iklan rokok dari…

Pungutan dana penyiaran ditolak karena belum ada di dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang tengah digodok oleh Komisi I DPR.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta revisi UU Penyiaran yang saat ini masih digodok di DPR RI lebih banyak mempertajam sejumlah sanksi.

Komisi I DPR memprediksi RUU Penyiaran yang tengah digodok bersama sejumlah stakeholder akan rampung paling lambat Desember tahun ini.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR mengharapkan RUU Penyiaran yang tengah dibahas DPR kelak menjadi penyeimbang kepentingan publik dan bisnis penyiaran.

Anggota Komisi I DPR Gamari Soetrisno mengungkapkan posisi TVRI dan RRI belum kuat dalam UU Penyiaran, sehingga perlu punya UU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang…

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Paulus Widiyanto, mengatakan TVRI dan RRI sebenarnya bisa punah bila tidak diselamatkan oleh UU No. 32/2002 tentang Penyiaran.…