Bisnis, JAKARTA — Kinerja investasi pada kuartal II/2021 diproyeksi masih bertenaga akibat belum munculnya kebijakan pengetatan pembatasan masyarakat guna menangani pandemi…

Temuan BPK mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 6/2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan pekerjaan dunia kepada Indonesia dan aktivitas PMA kita sudah mulai normal. Sudah mulai bisa melakukan adaptasi terhadap perkembangan…

Realisasi penanaman modal asing (PMA) pada triwulan IV/2020 sebesar Rp111,1 triliun, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp103,6 triliun.

Kemitraan itu dijalin oleh pengusaha besar berjumlah 56 yang tanda tangan baik asing dan dalam negeri dengan 196 UMKM.

Status Indonesia sebagai penerima GSP dinilai bisa menjadi daya tawar bagi RI untuk menggaet investor yang diharapkan merelokasi basis produksinya ke Tanah Air.

Realisasi investasi hingga September 2020 telah mencapai sebesar Rp611,6 triliun atau 74,8 persen dari target tahun ini. Artinya, BKPM membutuhkan 25 persen lagi untuk mencapai…

Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono mengatakan bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini orientasi pemerintah jangan terlalu bergantung pada PMA.

Realisasi investasi asing di Sumatra Utara naik signifikan sepanjang Januari-Maret 2020 melonjak 354 persen dibandingkan 2019, di tengah pandemi Corona (Covid-19).

Realisasi investasi secara total pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp210,7 triliun, tumbuh tumbuh 8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on…

Seperti yang sudah diproyeksikan sebelumnya, realisasi investasi asing di Jawa Tengah selama kuartal I/2020 anjlok dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran masih menjadi primadona bagi penanam modal, baik instasi asing maupun dalam negeri.n

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah mengincar investasi dari negara Eropa khususnya untuk PMA (Penanaman Modal Asing) pengembangan di sektor pariwisata dan energi terbarukan.

PUPR telah mengirim surat ke seluruh assosiasi perusahaan dan profesi termasuk pengembang untuk memberi masukan.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 9/PRT/M/2019 membuat lebih dari 120 badan usaha asing tidak lagi dapat memperpanjang izin usahanya.