PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang telah menggaet 295 nasabah baru untuk berinvestasi di pasar berjangka sepanjang Januari-Agustus 2018.

Perusahaan pialang berjangka PT Monex Investindo Futures meluncurkan aplikasi mobile trading sebagai bagian dari upaya meningkatkan jumlah nasabah baru sebanyak 600 nasabah…

Perusahaan pialang PT Rifan Financindo Berjangka menargetkan transaksi perdagangan berjangka komoditas atau PBK mencapai 1 juta lot pada 2018.

Periode politik pada 2018-2019 diperkirakan turut mendorong perkembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK) seiring dengan meningkatnya belanja masyarakat.

Nilai transaksi perdagangan berjangka komoditas (PBK) pada kuartal I/2017 mencapai Rp15,71 triliun, turun 36,04% secara year on year (yoy) dari Rp24,56 triliun pada kuartal…

Volume transaksi perdagangan berjangka komoditas (PBK) pada kuartal I/2017 mengalami peningkatan 4,04%. Pertumbuhan itu ditopang naiknya kontrak bilateral atau SPA.

Untuk memacu pertumbuhan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK), khususnya transaksi multilateral, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian…

Masih kurang bergairahnya perekonomian nasional selama 2 tahun terakhir membuat pelaku usaha mengencangkan ikat pinggang.

Jakarta Future Exchange (JFX) berencana memacu transaksi multilateral olein sebagai produk perdagangan berjangka komoditas (PBK) unggulan.

Pejabat pada Kementerian Perdagangan menyatakan industri perdagangan berjangka di Indonesia aman untuk investasi mengingat sejumlah perangkat hukum sudah tersedia sehingga…

Untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan atau money laundering ke dalam industri perdagangan berjangka komoditi (PBK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi…

Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Future Exchange (JFX) mencatatkan volume kontrak multilateral pada bulan lalu naik sebesar 6,81% menjadi 69.694 lot dibandingkan…

Komisi Bursa Komoditi Berjangka (Commodity Futures Trading Commission/CFTC) AS menyambut penundaan yang dilakukan Uni Eropa terhadap otoritas kliring AS