Bisnis, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan mengimbau bank perkreditan rakyat konvensional maupun syariah untuk memperkuat digitalisasi. Langkah itu diperlukan agar BPR mampu…

Kepala OJK Provinsi NTB, Rico Rinaldy, menjelaskan tuntasnya merger 12 BPR tersebut setelah lima tahun diproses merupakan kemajuan yang positif bagi industri perbankan di…

Amartha dan BPR Utomo Manunggal Sejahtera menargetkan pengucuran kredit untuk perempuan pengusaha mikro di wilayah Sumatra Selatan, terutama area pedesaan.

BPR Supra Artapersada, milik Supra Group memimpin kucuran kredit kepada Akulaku Finance untuk kali kedua sepanjang semester I/2022 ini. Meski demikian, perusahaan tidak mengumumkan…

Pada 2021, secara total LPS telah melakukan likuidasi sebanyak 8 BPR/BPRS.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan tersebut dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha industri perbankan.

OJK terus memberikan dukungan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan BPR/BPRS melalui beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan.

Komunal berupaya menjadi jembatan bagi BPR yang sudah punya kanal penyaluran kredit besar, tapi likuiditas dari pengumpulan dana pihak ketiganya masih rendah.

Kerja sama antara Amartha dan bank BPR BJA didorong oleh kesamaan visi.

Komunal memperluas jangkauan inovasinya sebagai tekfin P2P lending sekaligus funding agent, yang bisa menjadi pintu gerbang optimalisasi instrumen deposito BPR.

Gempuran layanan teknologi finansial mulai dari pinjaman daring hingga peer-to-peer (P2P) lending menjadi tantangan yang harus diantisipasi bank ‘rakyat’ di daerah seperti…

Perbarindo Jawa Tengah mengambil langkah agresif, mengingat gejala pemulihan yang mulai muncul di masyarakat.

Bisnis, JAKARTA — Pelaku industri keuangan berbasis teknologi perlu memperkuat kolaborasi dengan bank perkreditan rakyat guna memperbesar dampak sosial terhadap sektor usaha…

AFPI akan mengoptimalkan potensi kerja sama dengan BPR seiring dengan langkah OJK menerbitkan panduan kolaborasi fintech dengan BPR pada tahun lalu.

Aturan tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25/POJK.03/2021 dan POJK Nomor 26/POJK.03/2021.