Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau Omnibus Law Keuangan turut mendorong pengembangan BPR.

Berdasarkan draf RUU PPSK, nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

OJK berharap penyempurnaan ketentuan batas maksimum kredit ini diharapkan dapat mendorong keberlangsungan usaha BPR serta BPRS.

Perusahaan peer-to-peer lending (P2PL) Alami Group setelah melahirkan BPRS Hijra siap berkolaborasi memperkuat ekosistem digital.

Setelah masalah semakin bertambah dan manajemen bank tidak mampu mengatasi, OJK kemudian menaikkan status BPR Pasar Umum menjadi bank dalam pengawasan khusus.

Penyaluran kredit hingga November 2022 sudah melampaui penyaluran kredit pada 2021 yang nilainya Rp314 miliar, dan juga penyaluran kredit pada 2020.

Melalui aplikasi IBPR-S, masyarakat dapat mengakses sejumlah informasi mengenai industri BPR atau BPRS serta menampilkan informasi keuangan terkini lainnya.

Ini alasan OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Pasar Umum.

Bank Lestari Bali (BPR) kembali mendapatkan penghargaan sebagai "The Most Active and High Usage Growth" (periode 2019-2021).

Tahun ini sektor UMKM tumbuh cukup baik, bahkan sejak pandemi Covid-19 penyaluran kredit UMKM juga terealisasi sesuai dengan target. 

Kepercayaan nasabah diperkirakan pudar jika bank umum gagal memenuhi modal inti minimum Rp3 triliun dan turun kasta menjadi BPR.

Hingga kuartal III/2022 Bank MNC milik Hary Tanoe mencetak laba Rp57,5 miliar atau naik 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu.

Sejumlah bank kecil yang masih berkejaran dengan ketentuan modal inti Rp3 triliun melaporkan rugi pada kuartal III/2022.

Bunga tabungan 6% per tahun yang ditawarkan Xendit Group dibayarkan setiap hari.

LPS tegas lakukan gugatan terhadap sejumlah bank gagal, berikut daftar bank yang telah dan atau akan digugat oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).