Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) akibat pengelolaan tidak sehat.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan proses pembayaran BPRS Mojo Artho milik pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur.

Peralihan pengawasan sejumlah BPR ini ditujukan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan memastikan operasional telah sesuai ketentuan.

Asosiasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) meminta OJK menunda pemberlakukan standar akuntansi yang baru kepada perusahaan di mana mestinya efektif 1 Januari 2025.

LPS menyatakan memiliki rencana untuk membangun sistem IT seperti di Jerman untuk penguatan BPR.

Platform financial technology (fintech) Peer to Peer Lending (P2P Lending) Gandeng Tangan tahun ini menargetkan penyaluran kredit bagi UMKM di Jawa Timur.

OJK mengatakan aksi konsolidasi BPR melalui merger terus bergeliat seiring kencangnya kabar bank bangkrut.

OJK sedang menggodok penguatan BPR agar memberikan kontribusi ekonomi maksimal. Namun, hingga kini masih banyak bank bangkrut yang seluruhnya berupa BPR.

Penyebab utama Koperasi BPR Wijaya Kusuma mengalami kebangkrutan pada awal 2024 akibat tata kelola yang bermasalah.

Apabila terdapat bank yang dicabut izin usahanya atau bank bangkrut, nasabah dapat mengajukan klaim penjaminan simpanan. Simak langkah-langkahnya!

Dalam pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Wijaya Kusuma, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada awal 2024, OJK mengumumkan kembali ada satu bank bangkrut di Indonesia. Berikut kronologinya.

Berikut sederet ikhtiar dari OJK untuk menyehatkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

LPS telah melaporkan beberapa pengurus bank bangkrut yang diduga melakukan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).