Pemerintah pusat telah menitipkan Rp12 miliar di Pengadilan Negeri Batang, Jawa Tengah, untuk pembebasan sisa lahan pembangkit listrik tenaga uap di daerah setempat, setelah…
Warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah, siap melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan ditolaknya permohonan mereka untuk membatalkan peraturan Gubernur Jawa Tengah…
Para aktivis yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memakai pendekatan humanis dalam setiap pembangunan…
Untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan program elektrifikasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan pembangkit…
Pemerintah menegaskan masalah administrasi dan pembebasan lahan yang menghambat pembangunan PLTU Batang dan PLTA Asahan III harus selesai pada Juni-Juli 2015, sehingga realisasi…
Pemerintah Kabupaten Batang telah mengeluarkan surat penetapan lokasi sisa lahan pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 2 X 1.000 megawatt sebagai langkah tegas penyelesaian…
Pemerintah Kabupaten Batang Jawa Tengah tidak mau menanggapi permintaan warga yang meminta ganti rugi lahan senilai Rp5 juta/m2 dalam proyek pembangkit listrik tenaga uap…
Ratusan warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR melakukan aksi untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi ke lokasi PLTU Batang pada 29 April, mereka membawa spanduk…
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan tetap melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang, meskipun belum seluruh lahan yang diperlukan selesai…
Pemerintah bakal mengeksekusi pembebasan lahan dalam proyek pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Batang Jawa Tengah dengan sistem konsinyasi pada pekan ini.
Pemerintah Kabupaten Batang menegaskan proses pembebasan lahan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2 X 1.000 megawatt (MW) masih terganjal 2% atau sekitar…
Pemerintah Kabupaten Batang memilih sikap wait and see dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kelanjutan proses pembebasan sisa lahan 13% atas proyek pembangkit…
Pemerintah akan menerapkan Undang-undang No 2/2012 tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam pembebasan lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang Jawa…
Badan Koordinator Penanaman Modal akan memberikan pendampingan perizinan untuk mempercepat penyelesaian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang dan PLTU Cilacap.nn
Pemerintah Kabupaten Batang mengakui alotnya proses pembebasan lahan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2x1.000 megawatt lantaran terdapat perbedaan…