Perpres No.32/2020 Akan Melengkapi Skema Investasi di Bidang Infrastruktur

Program Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja dan meningkatkan produktivitas serta daya saing angkatan kerja.

Penerbitan Perpres No.32/2020 membuka peluang adanya hak pengelolaan terbatas pada aset milik negara berupa infrastruktur.

Perpres No.32/2020 yang baru diterbitkan oleh Presiden Jokowi membuka opsi skema pembiayaan baru dengan memanfaatkan aset yang ada.

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No.32/2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas guna mendorong partisipasi badan usaha untuk ikut membiayai…

Jumlah bidang usaha daftar negatif investasi (DNI) yang tertutup bagi investasi bakal berkurang dari 20 bidang usaha menjadi tinggal 6 bidang usaha. Perubahan ini telah diatur…

Jokowi Teken Perpres No.80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru…

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang disebut siap apabila ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menjadi berita terpopuler…

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No.42/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.10/2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jangan sampai Perpres No. 37 Tahun 2019 menjadi pintu gerbang kembali masuknya anggota TNI ke pos-pos jabatan sipil seperti pada masa Orde Baru.

Pergantian kepemimpinan seusai pemilu 17 April lalu dinilai menjadi momentum yang tepat untuk menggerakkan sektor industri manufaktur. Ditambah saat ini perang dagang antara…

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (perpres) Nomor: 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pemerintah menyatakan bahwa revisi Peraturan Presiden tentang Proyek Strategis Nasional sudah berada di meja Presiden Joko Widodo dan ditargetkan dapat disetujui pada bulan…

Peraturan ini terdiri dari 54 pasal. Presiden menerbitkan peraturan itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat 4 dari Undang-undang No.20/2014 tentang Standardisasi dan…

Nasib keterbukaan pemilik manfaat sebenarnya dari sebuah korporasi atau beneficial ownership (BO) makin tak menentu.