Serikat Pekerja mengungkapkan masih banyak pekerja yang belum menerima tunjangan hari raya (THR) sesuai dengan peraturan yang berlaku menjelang Lebaran 2024.

Australia akan melarang para bos untuk menghubungi pekerja atau karyawannya, setelah jam kerja selesai.

Serikat pekerja mengharapkan Presiden terpilih untuk mencabut Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja karena menjadi sumber PHK massal.

Serikat Pekerja memberikan sejumlah catatan pada kebijakan yang diambil pemerintah khususnya terkait perpu Cipta Kerja hingga PHK

Sejak OJK menyatakan tidak keberatan terhadap RPK AJB Bumiputera 1912 pada Februari 2023, serikat pekerja tidak mengetahui bentuk maupun isi RPK tersebut.

Starbucks diminta membuka kembali 23 gerai yang disinyalir ditutup tahun lalu untuk menghalangi kampanye serikat pekerja nasional.

Dalam aturan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan, formula yang digunakan sangat tidak menguntungkan untuk keputusan UMP/UMK 2024.

Serikat pekerja menyambut baik kabar kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 dan berharap terjadi peningkatan yang signifikan

Serikat Pekerja (SP) PT Pegadaian menggelar acara syukuran dalam rangka merayakan HUT Ke-23, yang digelar di Ballroom Pegadaian Tower.

Serikat Pekerja menyebut aturan pengupahan yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo merugikan pekerja karena penetapan upah yang semakin rendah.

Serikat pekerja dan direksi AJB Bumiputera sepakat untuk berdamai.

Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (PTPN) mendukung penuh program transformasi Holding Perkebunan Nusantara III.

Beragam keluh kesah diutarakan oleh para korban PHK startup terkait dengan kebijakan pengumuman dari perusahaan hingga pemberian pesangon dan hak mereka.

Manajemen PT GNI dinilai kurang terbuka dan melanggar peraturan, hal ini memicu aksi demonstrasi dan bentrokan maut antarpekerja

Kerusuhan di perusahaan smelter PT GNI bukan kali pertama terjadi. Perusahaan asal China itu tidak melengkapi pekerja dengan peralatan sesuai standar.