Pemerintah berencana menambah manfaat program JKP bagi korban PHK, yakni pemberian uang tunai 45% dari upah terakhir selama 6 bulan berturut-turut.

Di bawah ini adalah cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan untuk korban PHK 2024.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Tren PHK akan memicu lonjakan klaim JKP karena banyak terjadi di perusahaan besar dan menengah yang mayoritas pekerjanya memenuhi syarat sebagai peserta.

Secara akumulasi, data Kemenaker menunjukkan pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Juli 2024 sebanyak 144.399 pekerja.

Pengamat kebijakan publik menilai pengelolaan dana pensiun cukup yang diwajibkan hanya program BPJS Ketenagakerjaan saja.

Bisnis, JAKARTA — Regulasi terkait Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan disebut perlu segera direvisi demi menghindari potensi defisit aset JKM BPJS Ketenagakerjaan.…

DJSN menyoroti adanya kelonggaran regulasi dalam program Jaminan Kematian (JKM) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

OJK meluruskan kabar soal program anuitas dana pensiun yang tak dapat dicairkan apabila kepesertaan belum 10 tahun.

Bisnis, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan buka suara soal rasio klaim program Jaminan Kematian (JKM) yang diproyeksi akan tembus 100% mulai…

Program BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan mencegah munculnya garis kemiskinan baru akibat tidak terlindunginya pekerja dari risiko sosial.

Pemerintah memproyeksi rasio klaim program Jaminan Kematian (JKM) pada 2026 mencapai 113,2%, kemudian menjadi 124,6% pada 2029.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyoroti pemerintah perlu merevisi PP yang mengatur besaran iuran program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terancam mengalami defisit dalam beberapa tahun ke depan.

Rasio klaim program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek diproyeksi akan tembus 100% mulai 2026.