Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil sejumlah perusahaan terkait dengan dugaan kartel minyak goreng.

Penguasaan lahan perkebunan sawit atau di hulu oleh segelintir pihak akan berpotensi besar memunculkan kartel minyak goreng.

KPPU masih memerlukan bukti tambahan karena baru mengantongi satu alat bukti untuk menetapkan pelaku kartel minyak goreng.

KPPU melayangkan 37 panggilan kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan dugaan persaingan usaha tidak sehat di sektor produksi dan pemasaran minyak goreng.

KPPU menyoroti dugaan suap perizinan ekspor minyak goreng oleh oknum Kemendag. Langkah itu diambil untuk memperkuat dugaan kartel minyak goreng yang belakangan dikerucutkan…

Penyelesaian perkara dugaan kartel minyak goreng bisa menjadi landmark case bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU tengah memeriksa indikasi makro ihwal potensi kerugian masyarakat untuk menguji dugaan praktik kartel antara delapan kelompok usaha besar dalam industri minyak goreng…

KPPU menjelakan kronologi penyelidikan dugaan kartel minyak goreng dan mengumpulkan bukti persamuhan 8 produsen.

KPPU telah menemukan satu alat bukti yang memperkuat adanya dugaan pelanggaran rnundang-undang, khususnya atas pasal penetapan harga, kartel, dan penguasaan pasar.

Langkah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang tak kunjung mengumumkan nama-nama mafia minyak goreng memicu dugaan adanya kartel dalam industri tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan telah memeriksa 20 pelaku usaha terkait dugaan kartel minyak goreng.

Setelah meminta keterangan dari 11 produsen minyak goreng, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) akan meminta keterangan dari pelaku ritel modern.

Polda Riau menyatakan jika ada informasi terkait penimbunan minyak goreng seperti yang terjadi di Sumut, masyarakat diharapkan dapat melaporkan hal itu kepada Polda Riau…

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih melakukan kajian mendalam terkait indikasi kartel dalam dugaan penimbunan minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara.

KPPU mulai memanggil produsen minyak goreng, guna meminta keterangan dan mencari alat bukti terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di sektor minyak goreng.