Pemerintah pesimistis program distribusi tertutup gas tabung (liquefied petroleum gas/LPG) ukuran 3 kilo gram bisa dimulai 2018.

Jatah kuota gas elpiji subsidi untuk wilayah Bali dipangkas sebesar 25% oleh Kementerian ESDM menjadi 132.749 metrik ton per tahun dari sebelumnya ditetapkan sebanyak 176.451…

PNS di lingkungan Pemprov Bali dan 9 kabupaten kota di seluruh daerah ini diimbau untuk tidak menggunakan tabung elpiji ukuran 3 kg, karena jatah untuk Bali dikurangi.

PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) IVmeminta pemerintah daerah proaktif mengajukan penambahan pasokan elpiji 3 kilogram jika terdapat areal yang diduga…

PT Pertamina (Persero) Wilayah Pemasaran Provinsi Riau mencatat bahwa konsumsi Elpiji tabung 3 kg bersubsidi di wilayah setempat selama Januari-Maret 2017 naik 14% dibandingkan…

Bali, Lombok, dan Batam diusulkan sebagai lokasi pilot project program subsidi elpiji 3 kg yang tengah disusun Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Pemerintah Kabupaten Lebak meminta ASN dan orang kaya tidak membeli elpiji jatah warga miskin.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah untuk menghilangkan disparitas harga Elpiji 3 kg dengan 12 kg guna mencegah tindakan pengoplosan yang selama…

PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V menambah pasokan LPG khususnya LPG 3 kg bersubsidi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang libur panjang dalam…

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mensinyalir kasus kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di sejumlah daerah karena ada kebocoran dalam rantai pasok.

Salah seorang pedagang gas eceran Amina di Cirebon, Rabu (2/11/2016), menuturkan kelangkaan gas ukuran tiga kilogram sudah dua minggu terakhir dan begitu juga di agen yang…

Pemkot Depok menegaskan pegawai negeri sipil (PNS) agar tidak menggunakan gas bersubsidi 3 kilogram karena hanya diperuntukkan bagi kalangan warga miskin.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), meminta pihak Pertamina untuk menggelar operasi pasar gas elpiji bersubsidi tabung tiga kilogram di daerah itu.

Pemprov DKI Jakarta segera menerbitkan surat edaran (SE) kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajarannya yang berisikan larangan menggunakan gas elpiji ukuran 3 kilogram.

Masyarakat didorong untuk menggunakan gas elpiji 3 kilogram sesuai peruntukkan, seiring banyaknya penyalahgunaan gas melon tersebut.