Yoory merugikan negara sebesar Rp152 miliar terkait dengan pembelian tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur dari PT Adonara Propertindo.

Mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul pada Kamis (14/10/2021).

KPK memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Edi sumantri terkait dengan dilakukannya proses pencairan PMD.

Yoory merupakan tersangka kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon,Kecamatan Cipayung,Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

KPK telah menetapkan tiga orang dan satu korporasi terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019.

KPK mendalami kepemilikan aset oleh tersangka tersangka Dirut Nonaktif Perumda Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan (YRC) terkait korupsi pengadaan lahan.

KPK melakukan peningkatan status perkara ini ke penyidikan sejak tanggal 24 Februari 2021 dengan menetapkan empat tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Adonara Propertindo Tom­my Adrian (TA) guna me­ningkatkan proses menjadi pe­nyidikan.

KPK menaksir kerugian keuangan negara mencapai Rp152,5 miliar dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta.

KPK menetapkan tiga orang tersangka dan satu tersangka korporasi dalam kasus pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Perolehan laba bersih Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya mengalami penurunan cukup dalam pada 2020 menjadi Rp2 miliar atau turun 96,7% dibandingkan…

Perumda Pembangunan Sarana Jaya mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp950 miliar pada tahun anggaran 2020 untuk Rumah DP Rp0.

Farouk sebelumnya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah tersebut.

Ketiga orang saksi itu, Yurisca Lady Enggareni selaku notaris, pihak swasta bernama Minto Arisda, dan Junior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya 2018-2019 Farouk M Arzby.

Pemeriksaan terhadap salah satu pejabat Pembangunan Sarana Jaya dilakukan untuk mengungkap perkara korupsi pengadaan lahan di Pemprov DKI Jakarta.