Polres Nias bersama Bawaslu Kota Gunungsitoli, Sumatra Utara, melakukan operasi tangkap tangan terhadap DG alias Ama Wahyu, calon legislatif Provinsi Sumatera Utara, daerah…

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, membantah salah satu calon angota legislatif (caleg)-nya melakukan politik uang.

Seorang calon anggota legislatif dari salah satu partai politik di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, ditangkap warga karena diduga melakukan politik uang di masa…

Petugas Badan Pengawas Pemilu Jakarta Utara telah menangkap satu orang bernama Carles Lubis yang diduga terlibat dalam tindak pidana politik uang.

Kesatuan Aksi Pemantau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KAPAKKN) Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar aksi demo ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntut pemerintahan…

Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling, Satuan Polisi Pamong Praja , dan aparat RT/RW di semua daerah diharap menjadi pencegah utama terjadinya politik uang dan pemberian…

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum menekankan perlunya kerja sama antarinstansi dalam mencegah praktik politik uang karena saat ini ditengarai muncul pola money politic…

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan modus baru politik uang salah satunya memberi uang elektronik atau asuransi. Kerja sama antarinstansi diperlukan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya potensi politik uang dalam pemilu, yang terindikasi dari adanya panarikan uang yang cukup besar dan…

Bowo mengaku bahwa uang yang terbagi menjadi 400 ribu amplop itu hanya untuk kegiatan politiknya di Dapil II Jawa Tengah sebagai petahana.

Satu hari sebelum Bowo Sidik Pangarso menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (28/3/2019), komisioner KPK Laode M. Syarif menerima kedatangan komisioner…

Satu hari sebelum Bowo Sidik Pangarso menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (28/3/2019), komisioner KPK Laode M. Syarif menerima kedatangan komisioner…

Hingga kini, minimnya regulasi yang bisa membuat jera pelaku politik uang atau money politics masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Ferry Mursyidan Baldan mengajak masyarakat untuk menolak politik uang. Menurut Ferry politik uang tidak akan berdampak baik bagi negara.

BPN menuding program Presiden Jokowi semuanya hanya mengubah nama dari program zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dijadikan politik uang secara terselubung.