Pada 2022 akan ada 20.000 rumah subsidi dari pemerintah untuk MBR di berbagai lokasi.

Kementerian PUPR melaporkan capaian KPR FLPP per 28 Juli 2022 telah mencapai 53,2 persen dari target 200.000 unit rumah pada 2022.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) terus menanti penyesuaian harga rumah subsidi.

Pemerintah saat ini masih menghitung dan mengkaji besaran kenaikan yang akan ditetapkan pada harga jual rumah subsidi.

Langkah menaikkan harga rumah subsidi dinilai perlu dilakukan pemerintah karena adanya inflasi terhadap bahan-bahan bangunan.

Kementerian PUPR mendorong Perumnas bisa mengembangkan konsep hunian terintegrasi moda transportasi massal atau Transit Oriented Development (TOD).

Berita tentang memetakan potensi fintech klaster urun dana yang kian ramai menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, beragam kabar…

Pembangunan rumah bagi MBR pada tahun ini diperkirakan hanya 200.000 rumah atau di bawah target awal yang ditetapkan karena terkendala pandemi Covid-19.

DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) angkat bicara terkait wacana kenaikan harga rumah subsidi sebesar 7 persen pada akhir Juni 2022.

Kenaikan harga rumah non subsidi akibat melonjaknya harga bahan bangunan dapat menyebabkan migrasi konsumen kelas menengah ke rumah yang lebih murah, termasuk rumah subsidi.

Indonesia Property Watch (IPW) mencatat 8 dari 10 pengembang rumah subsidi sudah beralih ke rumah komersial.

Meskipun terdapat perubahan harga rumah komersil dan rumah subsidi hingga 7 persen, namun antusiasme permintaan properti terus meningkat.

Sebenarnya harga bukan kendala utama masyarakat memiliki rumah subsidi, tetapi persyaratan perbankan yang masih terlalu tinggi.

Rencana kenaikan harga rumah subsidi sebesar 7 persen pada tahun ini dinilai terlampau besar.

YLKI menilai kenaikan harga rumah subsidi tahun ini menyulitkan masyarakat, sebab masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi serta adanya kenaikan harga bahan…