Kementerian Perindustrian mengusulkan perubahan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu, sehingga industri…

Kementerian Perindustrian meminta harga gas diturunkan hingga US$4 per "one million British Thermal Units" (MMBTU) untuk industri yang akan dikoordinasikan dengan instansi…

Pelaku industri pengguna gas bumi meminta pemerintah menetapkan harga gas hilir sebagai acuan aturan penurunan harga gas bagi industri.

Penerbitan Peraturan Presiden No.40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi pada bulan lalu tak lantas membuat para pengusaha di Sumatra Utara puas. Pasalnya, belum terdapat…

Penurunan harga gas membuat industri Indonesia bisa bernapas lebih ringan di tengah tekanan perlambatan ekonomi. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk mendongkrak…

Pemangkasan harga gas untuk tujuh sektor industri sulit diterapkan mulai Juni, karena belum ada penjelasan porsi negara yang akan dikurangi dari bagi hasil gas bumi.

Pemerintah memangkas harga gas untuk tujuh sektor industri sekitar US$1 US$2 per MMBtu setelah diterbitkan Peraturan Presiden No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi…

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan lambatnya realisasi paket kebijakan ekonomi III terkait penurunan harga gas industri akibat dilakukannya perbaikan…

Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Jumat, 05 Februari 2016. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

Pembahasan penurunan harga gas industri untuk sejumlah sektor terpilih pada tahap awal telah selesai. Kebijakan ini akan dieksekusi dengan Peraturan Presiden serta Peraturan…

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Regional III dan Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas (Apigas) Sumatra Utara meminta pemerintah segera merilis ketetapan penurunan harga gas untuk…

Industri pengguna gas di Sumatra Utara diambang krisis akibat kebijakan yang diterapkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Penurunan harga gas di hulu dan pembiayaan pipa transmisi non ekonomis diperlukan agar industri memperoleh harga gas yang lebih murah.

Penurunan harga gas hulu belum diatur dalam undang-undang maupun kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC).

Kementerian Perindustrian mengaku tengah memfinalisasi kajian soal loss and benefit untuk negara jika gas bumi difokuskan sebagai bahan baku industri, bukan komoditas.