Batalnya pengangkatan guru honorer kategori dua dapat berakibat kekurangan guru dan tenaga kependidikan.

Ratusan ribu guru honorer di Indonesia kembali gigit jari lantaran harapan pengangkatan status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pupus.

Komisi VIII DPR akhirnya berhasil memperjuangkan aspirasi para guru agama non-PNS yang selama ini tunjangannya tak terbayarkan karena pemerintah setuju menyediakan anggaran…

Pasca kesepakatan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dengan Komisi II DPR untuk mengangkat tenaga honorer kategori 2 (K2), harus diwaspadai munculnya pihak-pihak yang ingin mengambil…

Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman mengatakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang menggodok road…

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, uji kompetensi guru (UKG) pada tahun 2015 dilakukan untuk melakukan pemetaan dalam…

Pegawai honorer di Indonesia masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Pengabdiannya selama puluhan tahun tidak pernah mendapatkan timbal balik maupun tanda jasa

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi akan memfasilitasi pemerintah daerah yang sanggup membayar pegawai honorer sebesar…

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengancam tidak akan membubarkan masa yang sejak pagi mengepung gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ribuan masa dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memenuhi Jalan Asia Afrika. Alhasil, tak ada kendaraan yang bisa melintasi depan Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga…

Anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arteria Dahlan mengatakan jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tidak menggubris…

Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga honorer dari regional Jawa dan Bali, guru honorer menyampaikan 10 tuntutan yang diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan…

Pendapatan serta status kepegawaian para guru honorer yang kurang jelas masa depannya membuat sebagian besar dari mereka melakoni pekerjaan sampingan.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah angkat bicara tentang guru honorer (25/5/2015).

Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta pemerintah kabupaten/kota untuk tidak mengurangi insentif bagi guru honorer di daerah masing masing.