Komisioner Sub Komisi Pemantau Komnas HAM Siane Indriati menyatakan pemberian izin pengelolaan lahan oleh aparat merupakah salah satu bentuk investasi politik pemenangan…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mempersingkat perizinan lahan seluas 25 hektar menjadi delapan perizinan dari sebelumnya 24 perizinan

Solidaritas Perempuan (SP) meminta pemerintah tak hanya menekankan prosedur administratif dalam untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, namun juga melihat posisi perempuan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pemanfaatan…

Pemerintah akhirnya meresmikan dimulainya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah meski permasalahan lahan belum sepenuhnya terselesaikan.

Sejumlah pihak meminta pemerintah melibatkan masyarakat dan lembaga masyarakat sipil dalam implementasi kebijakan satu peta (One Map Policy ) tata ruang nasional agar kebijakan…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menyiapkan lahan khusus guna meningkatkan produksi peternakan nasional.

Walikota Jaksel Mangara Pardede melaporkan pihaknya melakukan pengembalia lahan yang tadinya dikuasai pihak lain

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau menyoroti sulitnya proses pengajuan izin investasi, khususnya terkait penggunaan lahan daerah itu.

PT Jaya Real Property Tbk. (JRPT) mengalokasikan Rp500 miliar untuk akuisisi lahan tahun ini.

Pemerintah tetap berpreferensi menghapuskan seluruh nilai pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi masyarakat berkategori tidak mampu, meski sempat menuai pro dan kontrak dari…

Anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi Komarudin menilai penurunan pertumbuhan industri di Kota Bekasi murni disebabkan keterbatasan lahan.

PT Modern Industrial Estate, pengembang kawasan industri Modern Cikande, menyatakan akan melakukan penambahan lahan sebanyak 1.000 hektare di Kabupaten Serang, dan berada…

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menilai penguasaan hak pengelolaan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh PT Indo Perkasa Usahatama tidak…

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin mengaku masih mempertanyakan keterlibatan swasta dalam pembebasan lahan untuk publik