Kalangan pekerja meminta adanya perombakan total kebutuhan hidup layak (KHL) yang akan dijadikan acuan dalam kenaikan upah minimum tahun depan jika pemerintah menaikkan harga…

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Organisasi Angkutan Darat Kota Cimahi Jawa Barat berharap subsidi tetap diberikan terhadap angkutan umum jika rencana kenaikan bahan bakar minyak Rp3.000 per liter jadi direalisasikan.

Kalangan nelayan menilai rencana kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi Rp3.000 per liter sebelum awal tahun depan bakal semakin memberatkan aktivitas penangkapan ikan.

PT Pertamina Persero memperkirakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sampai akhir tahun bakal berlebih 1,9 juta kiloliter dari kuota dalam APBN Perubahan 2014…

PT Pertamina (Persero) berencana mengeluarkan kartu khusus yang digunakan untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum yang…

Rencana pemerintah Joko Widodo untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai belum terlalu mendesak dan tidak logis.

PT Asahimas Flat Glass Tbk, emiten kaca, menjadikan kenaikan harga sebagai salah satu pilihan yang mungkin akan diterapkan dalam menghadapi rencana kenaikan harga BBM.n

Pertamina Marketing Operation Region VI Kalimantan mengawasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya solar, dan gas elpiji kemasan 3 kg di wilayah Kalimantan secara…

PT Pertamina (Persero) bersama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. luncurkan Fuel Card di Batam untuk menggantikan kartu survey pengendalian solar yang mudah dimanipulasi.

Pasokan bahan bakar minyak bersubsidi untuk kapal nelayan di atas 30 gross tonnage (GT) belum tersalurkan sesuai kuota.

Pengusaha meminta pemerintah baru untuk sesegera mungkin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) paling tidak sebesar Rp3.000 per liter dari harga saat ini sekitar Rp6.500.

Laju inflasi Sumatra Selatan pada September 2014 diperkirakan meningkat karena adanya kebijakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi khususnya solar dan premium beberapa waktu…

Ada lima kesepakatan penting yang tercipta dari pertemuan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, BPH Migas dan Pertamina terkait…

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diberikan keleluasaan untuk turut mengawasi jalannya distribusi bbm bersubsidi kepada nelayan.