Untuk memenuhi target tersebut, vaksinasi berbasis wilayah seperti desa, puskesmas, lingkungan hingga Polsek akan diperkuat.

Peningkatan okupansi terjadi setelah syarat menginap di hotel dipermudah dengan cukup menggunakan keterangan negatif Covid-19 dari rapid test antigen serta bukti vaksinasi…

Ada dua nama yang diperbincangkan akan meneruskan kepemimpinan GPH Sudjiwo Kusumo di Pura Mangkunegaran yakni G.P.H. Paundrakarna Sukmaputra Jiwanegara dan G.P.H. Bhre Cakrahutomo…

Keluarga Pura Mangkunegaran akan membahas mengenai suksesi di Pura Mangkunegaran melalui rapat akbar.

Keempat anak Mangkunegara IX yang hadir di antaranya, GPH Paundrakarna Jiwa Suryanegara, GRAy Putri Agung Suniwati, GRAj Ancillasura Marina Sudjiwo, dan GPH Bhre Cakrahutomo…

Sepinya penumpang diakibatkan aktivitas masyarakat di NTB khususnya Kota Mataram dibatasi sehingga aktivitas seperti sektor pariwisata yang menjadi sumber penumpang para…

Penggunaan alat serba elektrik agar energi bersih dan ramah lingkungan bisa terwujud.

Kasus aktif Kota Mataram pada Senin (9/8/2021) bertambah 33 orang dan sembuh 42 orang, sedangkan total penambahan kasus positif di NTB sejumlah 227 orang dengan sembuh 204…

Kredit perbankan ditopang oleh kredit di lapangan usaha pertambangan dan penggalian tercatat 50,34 persen atau Rp23,35 triliun dan merupakan porsi kredit terbesar.

Selama PPKM masih berlangsung maka okupansi hotel di Senggigi masih sulit untuk melakukan pemulihan, termasuk pada Agustus mendatang diprediksi okupansi masih sama dengan…

Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat menggelar program vaksinasi terhadap 2.200 pelaku jasa keuangan di seluruh daerah ini.

Kota Mataram menerapkan PPKM level 4 setelah istilah PPKM darurat diubah pasca diperpanjang pada 20 Juli lalu.

Jika memenuhi unsur pidana, puluhan preman tersebut akan diproses hukum dan langsung dilakukan upaya penahanan.

Selama bulan Mei curah hujan relatif rendah sehingga tidak ada potensi genangan air yang memicu munculnya jentik nyamuk.

BPK juga merekomendasikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB untuk mengkaji penerapan jabatan fungsional penata laksana barang dan pengembangan kompetensi aparatur daerah.