Wacana subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan atau NIK yang bakal berlaku mulai 2025 menuai polemik di kalangan publik.

MTI sebut pemerintah perlu meningkatkan fasilitas KRL sebelum berencana untuk mematok tarif KRL dasarkan NIK

Wacana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK mengemuka karena selama ini dianggap salah sasaran. Padahal, nilainya hanya secuil dibandingkan belanja lainnya.

Kementerian ESDM beberkan anggaran subsidi untuk LPG 3 Kg dan Listrik mengalami kenaikan pada 2025.

Asumsi nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS pada 2025 tercatat lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, dapat menambah beban subsidi hingga bunga utang.

Subsidi motor listrik yang telah dicairkan sebanyak 30.067 unit, sisa kuota menipis yakni tersisa 548.255 unit

Masyarakat miskin, menengah, maupun kaya turut menikmati subsidi energi dan menjadi persoalan penyaluran sasaran.

INSA menyebut keberadaan tol laut masih belum dapat menghilangkan disparitas harga kebutuhan pokok di pelosok atau daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)

SKK Migas tidak mempermasalahkan langkah Menteri ESDM yang ingin memberikan subsidi harga gas dari hulu untuk pemanfaatan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Pemerintah memutuskan untuk mengatur ulang kriteria penerima Solar untuk menghemat anggaran subsidi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti penyaluran subsidi LPG 3 kilogram tidak tepat sasaran.

Kementerian PUPR mencatat telah menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai Rp9,8 triliun Juni 2024.

Besarnya kucuran anggaran subsidi setiap tahun masih menjadi tantangan yang berupaya diselesaikan pemerintah.

Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan melihat kondisi keuangan negara sebelum mengevaluasi penggunaan subsidi energi pada Juni mendatang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengirim sinyal akan mengevaluasi penggunaan subsidi energi pada Juni mendatang.