Terdapat lima kategori kapasitas fiskal daerah (KFD) yang digunakan terhadap 34 provinsi di Indonesia.

Temuan itu berasal dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala Perwakilan BPK DKI Pemut…

Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menilai bahwa hingga saat ini kemandirian fiskal di daerah masih buruk. Menurutnya, keuangan daerah juga masih memiliki tata kelola…

Sebagai respon terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Isran menyarankan agar pemerintah langsung menentukan nilai…

Capaian kinerja Pemerintah Daerah DI Yogyakarta tidak terpaut jauh. Realisasi kegiatan fisik yang ditargetkan sebesar 17,42 persen pada Kuartal I/2021 ini, berhasil tercapai…

OJK bersama dengan berbagai lembaga terkait terus melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat di daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan makin mengoptimalkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam 5 tahun ke depan untuk mempercepat inklusi serta literasi keuangan…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori mengatakan pembentukan TPAKD sangat penting untuk memperluas akses keuangan masyarakat.…

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memacu penerapan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana imbauan Menteri Dalam Negeri.n

MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memacu penerapan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana imbauan Menteri Dalam Negeri.n

BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera membangun sistem yang akan mengintegrasikan pendapatan dan belanja dalam satu aplikasi dan bisa diakses secara real time.

Sebelum purnatugas dari Kemenkeu, ada hal yang ingin dilaukan Boediarso Teguh Widodo, yaitu mematangkan aspek fundamental desentralisasi fiskal.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai serius menata tata kelola pengawasan keuangan daerah.

Kepala Kanwil Perbendaharaan Kalbar Supendi mengatakan, dana APBN yang ditransfer ke Kalbar mencapai Rp19,1 triliun baru terealisasi 33,33%, sementara penerimaan untuk negara…

Jangankan untuk menyimpan (menabung), untuk makan saja susah. Anehnya, meminjam uang di rentenir bisa.