Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa jika para pengusaha memiliki masalah perizinan yang belum selesai hingga realisasi investasinya terhambat, datang saja ke instansinya.…
Pengusaha berharap kemudahan investasi harus tergambar dari seluruh RPP yang dibuat pemerintah. Misalnya, mengenai kemudahan pengurusan izin yang berbasis sistem mulai pemenuhan…
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menyiapkan aplikasi terkait dengan proses perizinan namun berbasis risiko, yaitu online singe submission risk based approach…
Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim bisnis kondusif. Langkah strategis ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha…
Pada 20 Agustus 2020 ini tepat setahun pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin memimpin. Di bidang bisnis properti, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan, tetapi tetap masih ada…
Untuk memastikan pabrikan pemegang izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) berdisiplin menerapkan protokol pencegahan Covid-19, mereka diwajibkan membuat…
Di tengah pandemi dan penantian Vaksin Covid-19 yang memicu bayangan resesi Indonesia, pemerintah berupaya terus memacu aktivitas pabrikan melalui penerbitan Izin Operasional…
GBCI adalah indeks itu dirilis oleh lembaga konsultan dan riset TMF Group. Di bawah Indonesia, ada Brasil, Argentina, Bolivia dan Yunani. Sementara itu, China menempati posisi…
Pemerintah menjamin RUU Cipta Kerja memprioritaskan pelaku UMKM terkait dengan kemudahan perizinan. Selain itu, RUU ini juga disebut memberikan perlindungan bagi pekerja…
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi di Sulawesi Selatan terkait pelayanan sektor perizinan.
Kantor Wilayah Bea Cukai Banten memberikan izin fasilitas kepabeanan berupa tempat penimbunan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor kepada sebelas perusahaan di wilayah…
Dengan masih adanya berbagai praktik business as usual dalam pengaturan layanan (perizinan), sudah saatnya dilakukan reorientasi dan mendorong kembali hukum progresif sebagai…
Dengan masih adanya berbagai praktik business as usual dalam pengaturan layanan (perizinan), sudah saatnya dilakukan reorientasi dan mendorong kembali hukum progresif sebagai…