Sektor pertanian tersebar di Indonesia, yang akses internetnya tak merata. Ini menjadi tantangan tambahan dari segi administrasi.

Akhirnya! Sri Mulyani Batalkan Wacana Pajak Sembako

Pembatalan rencana pungutan pajak atau PPN bahan pokok (sembako) dilandasi oleh desakan banyak kalangan dan mempertimbangkan besarnya konsumsi untuk barang tersebut.

SiCepat Ekspres menggandeng PT Amazon Web Services untuk mengirimkan ribuan paket sembako ke wilayah jawa Barat dan DKI Jakarta.

Para pebisnis properti yang tergabung dalam Grup Synergy menggandeng Yayasan OBI untuk menyalurkan paket sembako dan peralatan sekolah untuk anak-anak Nusa Tenggara Timur.

Alumni Akpol 1991 Batalyon Bhara Daksa menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial dengan membagikan 1.500 paket sembako gratis. Untuk menghindari timbulnya kerumunan, paket dibagikan…

Setiap dua gerobak PKL dibatasi hanya boleh menyediakan satu set meja dan kursi.

Paket sembako tersebut dibagikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta kepada pasien isolasi mandiri (isoman) di 15 kelurahan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan alasan pemerintah memasukkan sembako sebagai salah satu objek pajak. Simak penjelasannya!

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai belanja pajak melalui fasilitas PPN lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Itu sebabnya tidak tepat…

Wacana pengenaan PPN sembako menggelinding bak bola liar karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga publik sangat reaktif menanggapi rencana pemerintah tersebut.

Pemerintah sah-sah saja memperluas objek pajak (PPN) untuk mengurangi beban defisit anggaran dan mengurangi utang luar negeri sepanjang tidak melemahkan daya beli masyarakat…

Pemerintah mengajukan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Salah satu isi dalam perubahan itu adalah ketentuan untuk menghapus pengecualian…

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengaku tak punya kepentingan soal pajak sembako. Apa katanya?

Rencana pengenaan PPN tidak perlu dilakukan lewat revisi undang-undang, tapi cukup direvisi lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).