Sejumlah WNI yang masih berada di Malaysia urung kembali ke Indonesia. Mereka berharap pemerintah tetap mengirimkan bantuan diantaranya berupa sembako.

Isu Presiden Jokowi bagi-bagi sembako di Istana Bogor ini ramai diperbincangkan netizen melalui media sosial Twitter. Betulkah demikian?

Sejumlah harga kebutuhan pokok yang berasal dari luar negeri atau impor di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) masih stabil tinggi dan belum turun hingga saat ini.

Pemerintah memberikan bantuan melalui Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp200.000 per bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran bantuan tersebut baru…

Dinsos Buleleng telah mengajukan usulan bantuan sosial untuk 26 golongan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan total 3.000 jiwa.

Wabah utamanya berdampak pada pekerja perhotelan, pariwisata, restoran, kafe, perusahaan pembiayaan, dan pekerja harian.

Salah satunya yang sempat viral di media sosial adalah seorang perempuan yang membagikan sembako dan makanan siap saji kepada pekerja informal di jalanan Surabaya.

Sembako tersebut merupakan bentuk jatah hidup senilai Rp250.000.

Pemerintah dinilai bisa mengadopsi skema jejaring pasar yang diterapkan di PD Pasar Jaya DKI Jakarta dan daerah lain yang terdampak COVID-19 dalam pemanfaatan anggaran Rp25…

Kebijakan pemerintah melakukan pembatasan sosial berdampak signifikan terhadap arus pengiriman logistik pada produk sembako dan makanan segar.

Pemanfaatan jejaring pasar dalam proses distribusi sembako ke masyarakat, dinilai bisa menjadi solusi jitu di samping operasi pasar konvensional, untuk mengamankan pasokan…

Pemerintah memperluas jumlah penerima Program Sembako dari yang semula 15,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 20 juta KPM guna mengatasi dampak Corona di kalangan…

Pembatasan kegiatan di Jakarta terdampak pandemi infeksi Virus Corona (Covid-19) bertambah. Kendati belum sampai taraf lockdown, stabilitas harga, serta stok pangan dan distribusi…

Satpol PP Sumut sudah membuat surat edaran untuk Satpol PP kabupaten/kota agar melakukan pengawasan.

Pemprov Sumatra Selatan mengimbau distributor, agen dan pengecer untuk membatasi transaksi pembelian barang pokok oleh konsumsen di daerah itu.