Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan diputuskan setelah MA menilai bahwa Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres 75/2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan…

Pekerja BP Jamsostek yang meninggal dalam tugas ahli waris dapat memperoleh beasiswa hingga tingkat universitas

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, paling lambat pada 2029 penyelenggaraan program pensiun untuk Pegawai Negeri…

Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Syafri Adnan Baharuddin (SAB) dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (Dewas BPJS TK), Tim Panel yang dibentuk…

Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN telah memasuki tahun kelima. Namun, pelaksanaan sistem yang diawali dengan terbitnya Undang-Undang No. 40/2004 tentang…

Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN telah memasuki tahun kelima. Namun, pelaksanaan sistem yang diawali dengan terbitnya Undang-Undang No. 40/2004 tentang…

Bak gayung bersambut, usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk merevisi Undang-Undang No. 40/2004 tentang SJSN dan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan…

Dewan Perwakilan Rakyat masih menunggu surat pengajuan resmi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terkait dengan usulan revisi Undang-Undang No. 40/2004 tentang SJSN…

Dewan Jaminan Sosial Nasional mendorong adanya penetapan pengertian batas usia dan perolehan manfaat pensiun dalam draf revisi Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial…

Penyelenggaraan program pensiun dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN), khususnya bagi buruh, masih dihadapkan pada permasalahan mendasar.

Pemerintah diminta tidak larut dalam wacana asuransi kesehatan khusus untuk perokok karena hal itu bertentangan dengan regulasi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta…

Komisi IX DPR memasukkan pasal yang mengharuskan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk menjadi peserta program jaminan sosial nasional dalam revisi UU No.39/2004 tentang…

Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan untuk mengakomodir kemauan buruh tentang Jaminan Hari Tua idealnya membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang SJSN.…

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan setidaknya terdapat empat produk hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang memerlukan sinkronisasi.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron menyatakan implementasi sistem aplikasi Indonesia Case Base Groups (Ina CBGs) belum optimal.