Delegasi Uni Eropa menyambut baik pengesahan Permendikbud Ristek No. 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi.

PKS mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mencabut Permendikbudristek No.30/2021 soal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Simak 5 fakta Penyalin Cahaya yang perlu Anda ketahui. Film pemenang FFI 2021 yang segera tayang di Netflix.

Akademisi dari berbagai kampus menilai pelaku kekerasan seksual yang ada pada posisi dominan dalam relasi kuasa memiliki privilege untuk memanipulasi, menakut-nakuti, dan…

Komnas Perlindungan Anak mendesak Kapolres Sidoarjo untuk segera menangkap dan menahan pelaku kekerasan seksual.

Penyelidikan baru kasus dugaan kekerasan seksual dilakukan bukan berdasarkan ada alat bukti baru atau novum, melainkan dari laporan tipe A atau laporan yang oleh pihak Kepolisian.

Polri telah memerintahkan Polres Luwu Timur agar turut serta mencari alat bukti baru atau novum terkait kasus kekerasan seksual di Kecamatan Maili, Luwu Timur Sulawesi Selatan.

Kasus ini dihentikan sangat awal sekali, prematur selang dua bulan setelah dilaporkan menurut LBH Makassar.

Menteri PPPA akan menurunkan tim Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 untuk melakukan asesmen kasus pemerkosaan anak di Luwu Timur.

Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak dibawah umur sebelumnya telah dihentikan Polres Luwu Timur pada 2019 silam dan Polda Sulawesi Selatan pada 2020 lalu.

Baleg DPR menyebut ada empat bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam naskah terbaru RUU TPKS.

Pedofilia merupakan salah satu bentuk kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. KPAI mengatakan kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah bencana nasional bagi bangsa…

Menurut Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN), Amerika Serikat (AS) kekerasan seksual adalah kontak atau perilaku seksual tanpa persetujuan korban.

Dari hasil riset diketahui bahwa kekerasan seksual tidak mengenal tempat, tidak pilih gender pelaku dan korbannya.

Kekerasan seksual di dunia digital menjadi cakupan RUU PKS menyusul maraknya kekerasan dan prostitusi daring di dunia maya.