Lagi-lagi RUU TPKS Terbengkalai, DPR Tak Ada Sense of Crisis?

Saat ini dunia pendidikan mengalami tantangan besar dengan adanya "tiga" dosa besar dan masyarakat diminta segera mengadukan ke Lapor.go.id, jika menemukan tindak kekerasan…

HUkuman kepada pelaku kejahatan seksual harus maksimal mungkin atau seberat-beratnya.

Menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama, ini langkah Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Uu mengatakan pendirian DPP penting guna meningkatkan pengawasan terhadap pondok pesantren di Jabar, sehingga hadir pendidikan pesantren yang bermutu dengan memperhatikan…

Pelaku tidak hanya harus dijerat maksimal hingga kebiri untuk memutus mata rantai potensi pelecehan, tetapi juga harus dibatasi mobilitas fisik dan mobilitas sosialnya.

Tim pakar IDI Profesor Zubairi Djoerban mengaku geram dengan banyak kasus kekerasan seksual dan berharap polisi menangkap predator kekerasan seksual.

Maraknya kasus kejahatan seksual pada anak menjadi perhatian serius bagi orangtua. Berikut ini beberapa hal yang perlu dilakukan orangtua untuk melindungi anak-anaknya.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kementerian Agama (Kemenag) lantaran maraknya kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama.

LPSK juga mendorong Polda Jabar untuk dapat mengungkapkan dugaan kejahatan lain yang dilakukan pelaku yakni eksploitasi ekonomi serta kejelasan aliran dananya.

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku sejak kali pertama kasus ini terkuak pada akhir Mei 2021 lalu langsung memerintahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan…

DP3AKB Jabar melalui UPTD PPA Jabar bersama Polda Jabar dan LPSK RI sudah melakukan berbagai upaya perlindungan, mulai dari pendampingan psikologis, pendampingan hukum, upaya…

Kasus perbuatan cabul itu sendiri kini sudah masuk dalam tahap persidangan di mana sidang perdananya telah digelar Selasa (7/12/2021) kemarin.

Fraksi PKS menolak RUU TPKS menjadi usulan inisiatif DPR yaitu karena aturan yang jelas mengenai pelarangan perzinahan dan penyimpangan seksual atau LGBT.

Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini, mengatakan kasus kekerasan dalam pacaran menduduki peringkat ketiga setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kekerasan…

Tidak segera disahkannya RUU TPKS menunjukkan ketidakseriusan negara dalam menangani kasus kekerasan seksual.