Pemerintah Kota Bekasi memastikan 95% toko modern di Kota Bekasi tidak lagi menjual minuman beralkohol (minol).

Pemerintah Kota Bekasi diminta meningkatkan pengawasan dan pembinaan bagi UKM di Kota Bekasi, menyusul terungkapnya pembuatan bumbu tak layak konsumsi.

Terungkapnya pembuatan industri bumbu-bumbuan berbahan kadaluarsa akan mengganggu kesinambungan pertumbuhan industri makanan di Kota Bekasi.

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Pemkot Bekasi belum mengetahui adanya air yang tidak laik minum di 34 kawasan kumuh di Kota Bekasi.n

Bisnis.com,BEKASI-Dari total 500 kegiatan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kota Bekasi, hanya 42 kegiatan yang telah siap berjalan.

Bisnis.com,BEKASI-Dinas Bina Marga dan Tata Air Pemerintah Kota Bekasi akan menggelontorkan dana Rp400 miliar untuk kegiatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan…

Bisnis.com,BEKASI-Sebanyak 37 lobang menganga sepanjang jalan dari Pangkalan Lima hingga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Perbaikan dilakukan…

Dari 630 outlet toko modern di Kota Bekasi, 100 di antaranya telah menjalin kemitraan dengan usaha kecil menengah Kota Bekasi.nn

Asisten Deputi Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Sudirman, mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan penilaian keempat belas kota dalam tahap pertama di Piala…

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat sebanyak 300 titik jalan rusak di wilayah setempat. Perbaikan akan dimulai pada pertengahan Februari ini setelah Anggaran Belanja…

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi Ronny Hermawan menilai tidak ada bentuk penghinaan dalam iklan bertuliskan "Liburan Ke Aussie Lebih Mudah Ketimbang Ke Bekasi".

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, berencana menjadikan program Car Free Night sebagai agenda rutin yang diselenggarakan setiap sepekan sekali.

Pemerintah Kota Bekasi menargetkan prioritas penyerapan anggaran pembangunan pada semester I/2015 guna mengefektifkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bagi pelayanan…

Pemerintah Kota Bekasi dinilai perlu mengutamakan pembangunan kualitas perkotaan seiring gencarnya pembangunan fisik guna menciptakan kota metropolitan yang layak huni.

Kurang kondusifnya iklim usaha menyusul kenaikan upah minimum di Kota Bekasi dinilai menjadi celah bagi pemerintah daerah untuk mendorong peran pelaku usaha lokal bagi pengembangan…