Pemkot Bekasi dinilai perlu memberi pembangunan nyata guna mendorong kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak daerah.nn

Sedikitnya terdapat empat jenis pajak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bekasi yang belum mencapai target APBD-P 2015.

Tiga BUMD di Kota Bekasi yang tidak mendapat kucuran penyertaan modal daerah (PMD) dinilai harus mencari pendanaan dari luar APBD Kota Bekasi.

DPRD Kota Bekasi menyetujui tiga BUMD untuk penyertaan modal daerah (PMD) pada tahun depan.

DPRD Kota Bekasi berencana memanggil seluruh stakeholder menyusul adanya temuan perusahaan tidak membayar pajak air tanah.

iharapkan, tim itu nantinya dapat membantu menyosialisasikan pengenaan pajak air tanah terhadap perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Wali Kota Pemerintah Kota Bekasi, Rahmat Effendi mendatangi Balai Kota DKI Jakarta membahas tiga agenda penting dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.n

Kadin Kota Bekasi meminta DPRD Kota Bekasi mengklasifikasi 755 perusahaan yang disinyalir tidak membayar pajak air tanah.n

Sedikitnya terdapat 755 perusahaan di Kota Bekasi yang disinyalir tidak membayar pajak air tanah dengan potential lost sekitar Rp18 miliar pada tahun ini.n

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi akan lebih bersikap proaktif untuk memantau perizinan penggunaan air tanah oleh perusahaan.

DPRD Kota Bekasi menyepakati Rancangan APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp4,49 triliun. Dana itu terdiri untuk belanja langsung Rp1,66 triliun dan belanja langsung Rp2,22…

KPAID Kota Bekasi akan memantau terus perkembangan kasus dugaan adanya mal praktik di RS. Awal Bros, Bekasi. n

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersedia menggelontorkan Rp1 triliun untuk Pemerintah Kota Bekasi.

DPRD Kota Bekasi meminta Pemerintah Kota Bekasi tidak mengeluarkan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD pada tahun anggaran 2016.

Rencana pertemuan antara DPRD Kota Bekasi dengan Walikota Bekasi Rahmat Effendi terkait dengan TPST Bantargebang dijadwalkan ulang.n