Penempatan tenaga kesehatan ini menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan penyerapan SDM kesehatan.

Beberapa perusahaan Malaysia bahkan dikenai sanksi ekspor ke Amerika Serikat akibat tuduhan kerja paksa ini.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengaku sedang membuat sistem agar para PMI tidak terbebani dengan biaya remitansi yang harus ditanggung.

Pemerintah memilih melakukan revitalisasi terhadap kelembagaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Korea terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Korea.

Ketika Indonesia mengadakan pesta demokrasi pada 17 April 2019 yang lalu, di Jepang ternyata ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Menteri Tenaga Kerja…

Jumlah perolehan remitansi pada tahun ini diyakini bisa tumbuh 10% dari capaian tahun lalu senilai US$8,78 miliar, apabila pemerintah mencabut kebijakan moratorium pengiriman…

Pemerintah mengajukan sederet persyaratan baru bagi sejumlah negara Timur Tengah terkait mekanisme penempatan dan pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Hongkong pada 18-20 Februari.

Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Agus Supardan, kantor pelayanan tersebut akan melibatkan Imigrasi, BNP2TKI, kementerian terkait,…

SBMI mencatat sebanyak 26 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terbukti melakukan biaya berlebih…

Aplikasi Sebangsa Sahabat Buruh Migran Indonesia (BMI) menargetkan sedikitnya 50.000 BMI tergabung dalam aplikasi berbentuk social media tersebut.

Kalangan konsultan meminta pemerintah untuk memperbaiki iklim dunia usaha konsultan melalui perbaikan billing rates tenaga konsultan untuk menarik minat tenaga lokal terjun…

DPR telah menyepakati perubahan UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2015.n

Minimnya jumlah fasilitas kesehatan (faskes) dan tingginya standar gaji di luar negeri diyakini akan menjadi penyebab para tenaga kesehatan Indonesia memilih bekerja di negara…