Menaker) Ida Fauziyah membantah isu yang menyebut pemerintah memakai dana Jaminan Hari Tua (JHT).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menjawab polemik terkait aturan baru pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk pekerja di usia 56 tahun.

Menaker Ida Fauziyah tengah menjadi sorotan publik karena mengeluarkan aturan terkait pencairan JHT di usia 56 tahun.

Kalangan buruh meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencontoh S.K Trimurti selaku Menteri Perburuhan era Soekarno yang benar-benar berpihak pada buruh.

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mendesak pemerintah mencabut aturan JHT cair di usia 56 tahun agar tak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Ketua Umum SBSI Riau Simon W. Gultom mengatakan pihaknya menolak aturan baru jaminan hari tua (JHT) pada Permenaker No 2/2022. SBSI juga siap tempuh jalur hukum.

Hal itu disampaikan Ida saat melakukan kegiatan sosialisasi tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja bersama Raffi Ahmad di Jakarta, Senin (17/1/2022).

Menaker Ida Fauziyah mendukung adanya sertifikasi tenaga kerja terampil konstruksi untuk tukang bangunan di Indonesia agar bisa bersaing mencari lapangan pekerjaan.

Menaker Ida Fauziyah menyurati gubernur yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Gubernur Anies Baswedan meminta Menaker Ida Fauziyah untuk meninjau ulang UMP 2022 DKI Jakarta.

Anies Baswedan menyatakan Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji ulang penghitungan UMP 2022 dengan pembahasan seluruh stakeholder.

Hanya naik 1,09 persen, UMP Jakarta 2022 masih tertinggi se-Indonesia dan Jawa Tengah terendah.

Jumlah pekerja informal lebih banyak dibandingkan dengan pekerja formal (pekerja penerima upah). Namun, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja formal.

Menaker Ida Fauziyah meminta bank Himbara yang telah diamanatkan oleh pemerintah dalam menyalurkan BSU agar terus bisa memonitor penyalurannya.

Perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah.