Presiden Jokowi memastikan bahwa Nusantara akan memiliki lembaga pendidikan bertaraf internasional untuk mendorong kualitas belajar dan mengajar masyarakat.
Sri Mulyani meminta reformulasi ketentuan mandatory spending dalam anggaran pendidikan 20% dari APBN, agar tidak dihitung persentase terhadap belanja negara.
Economy of Francesco yang menawarkan tata ekonomi baru berisi sejumlah poin, dari pemerataan teknologi, hak pekerjaan layak, hingga penghapusan Tax Haven.
Program Quick Win berisi janji-janji kampanye Prabowo akan dieksekusi dengan dana dari cadangan anggaran pendidikan, hingga cadangan belanja negara APBN 2025.
BPS mengungkapkan, terjadi pergeseran prioritas pengeluaran masyarakat kelas menengah dalam sepuluh tahun terakhir atau selama pemerintahan Presiden Jokowi.