Asosiasi bisnis asal Amerika Serikat mengapresiasi perbaikan regulasi yang mendukung kelancaran dan kemudahan dalam bisnis dan investasi di Indonesia.

Pemprov Kaltim meminta regulasi khusus untuk mangatur situasi dan kondisi lingkungan setempat, khususnya untuk kawasan daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

Persoalan regulasi yang membahas aset badan usaha milik negara (BUMN) masih menjadi ganjalan bagi pembentukan holding BUMN.

Tata regulasi yang ada selalu tertinggal jauh dari inovasi teknologi. Namun hal tersebut bukanlah ganjalan untuk mengembangkan bisnis rintisan (startup).

Pemerintah Provinsi Riau bakal segera memiliki badan penelitian dan pengembangan industri (BP2I) sesuai keputusan Kementerian Perindustrian.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia merilis sejumlah regulasi penghambat dan mengancam pertumbuhan industri makanan dan minuman Indonesia di dalam pasar…

Instansi pemerintah diminta lebih berhati-hati dalam menyusun regulasi, agar tidak saling tumpah tindih satu sama lain.

Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pemerintah telah mencabut aturan yang mengizinkan masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar meskipun hanya lahan dengan luas kurang…

Pelaku industri menanggapi dingin PMK No. 188/ PMK.010/2015 yang membebaskan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri…

Presiden Joko Widodo dinilai perlu mengeluarkan peraturan pemerintah guna mendukung rencana Kementerian BUMN membentuk holding BUMN per sektor pada tahun depan.

Pemerintah akan segera membentuk tim tingkat tinggi untuk merestrukturisasi dan mereformasi sejumlah peraturan di bidang perekonomian untuk mengefektifkan peran regulasi…

Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) menyatakan merosotnya kinerja pertumbuhan investasi industri makanan minuman mencapai 25,6% pada semester I/2015 year…

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengharapkan agar pemerintah mencermati regulasi yang diberikan agar memperbaiki pergerakan roda ekonomi nasional.

Pemerintah sedang menggodok kembali regulasi terkait penggunaan dana Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau yang sering dikenal dengan nama Universal Service Obligation…