Mahkamah Konstitusi kembali membatalkan norma syarat minimal persebaran wilayah perolehan suara dalam penentuan pemenang pemilu presiden.

Publikasi mantan narapidana, terutama eks-koruptor, selama ini cenderung dilakukan asal-asalan tanpa mekanisme yang jelas.

Gugatan uji materi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan oleh Heriyanto dan Ramdansyah yang berprofesi sebagai advokat.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan perlunya pengembalian aturan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) yang diakukan tidak secara…

Pemerintah hasil pemilu 2019 diminta memprioritaskan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasca-resmi bertugas pada Oktober 2019. Revisi UU Pemilu dianggap…

Bisnis, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi bersedia memutus perkara permohonan uji materi UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu pada pekan ini agar dapat memastikan…

Mahkamah Konstitusi memandang sudah cukup keterangan yang dibutuhkan terkait dengan uji materi UU Pemilu yang mengatur tentang hak pilih.

Mahkamah Konstitusi memerhatikan faktor teknis pelaksanaan Pemilu 2019 sebagai pertimbangan memutus pengujian norma hak pilih.

Mahasiswa asal Labuhanbatu, Sumatra Utara, mengajukan uji materi terkait dengan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum khususnya yang mengatur mengenai alokasi surat suara…

Mengingat betapa pentingnya kaderisasi di tubuh partai politik, kalangan akademisi mendorong pengaturan masa keanggotan calon anggota legislatif atau caleg di partai politik…

Jumlah warga yang kemungkinan belum masuk daftar pemilih tetap (DPT) bertambah dari prediksi semula 11 juta menjadi sekitar 32 juta penduduk. Mereka terancam tidak bisa memberikan…

Pengamat politik dari Madjid Politika dan Dosen Ilmu Politik dari Universitas Paramadina Yandi Hermawandi menyebut ada manuver Partai Golkar dalam uji materi UU Pemilu di…

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan hasil dari uji materi Pasal 169 huruf n UU Pemilu tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden hasilnya harus kembali kepada semangat…

Batasan jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode yang diatur dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Tjahjo Kumolo menilai tidak etis kalau partai politik (parpol) dan anggota DPR mengajukan uji materi tentang Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi…