Bio Farma pada 2021 mampu memproduksi vaksin Sinovac yang telah mendapatkan fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan untuk program vaksinasi lanjutan (booster),…

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, secara bertahap, logo halal yang diterbitkan MUI tak akan lagi berlaku. Sebagaimana ketentuan undang-undang (UU), sertifikasi…

Setidaknya membutuhkan lahan seluas kira-kira 107 hektare yang rencananya akan ditempatkan di kaki Jembatan Suramadu sisi Madura.

Produk makanan halal Indonesia saat ini berada di peringkat dua dunia atau masih di bawah Malaysia yang menempati peringkat pertama.

Anggota Panja Pengawasan Vaksin Covid-19 dari Komisi IX DPR-RI, Nur Nadlifah menilai bahwa Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Asikin saat ditaayakan soal vaksinasi halal,…

Penetapan peraturan tarif layanan juga wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia

Kemenag menjawab tudingan yang menilai logo halal baru jawa sentris karena berbentuk gunungan wayang dan motif batik lurik atau surjan.

Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Anwar Abbas sayangkan logo halal tak cantumkan nama MUI.

Label halal berlaku efektif terhitung mulai 1 Maret 2022. Sejak saat itu, Label Halal Indonesia wajib digunakan sebagai tanda kehalalan produk sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan label halal kini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, bukan lagi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Label Halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Terdapat 3 prasyarat kemajuan bisnis ekonomi dan keuangan pesantren dengan pendekatan manajemen ekonomi dan bisnis modern, berikut penjelasannya.

Kementerian Agama sendiri telah mengeluarkan keputusan yang berkenaan dengan jenis-jenis produk apa saja yang wajib bersertifikasi halal.

YKMI kecewa, karena kebijakan pemberian vaksin Covid-19 dosis booster tidak mempertimbangkan kehalalan produk.