Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa pemberlakuan kebijakan CBAM akan menjadi tantangan baru bagi program hilirisasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa kebijakan antideforestasi Uni Eropa atau Europe

Misi gabungan Indonesia dan Malaysia menyatakan keberatan terhadap kebijakan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Indonesia dan Malaysia menganggap aturan deforestasi yang diberlakukan Uni Eropa hanya bentuk perlindungan lain dari komoditas minyak nabati produksi Eropa.

Perusahaan raksasa sawit Sinar Mas Agribusiness and Food percaya diri menghadapi pemberlakukan undang-undang anti deforestasi Uni Eropa.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan Indonesia tolak UU deforestasi yang dikeluarkan Eropa.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai kebijakan deforestasi Uni Eropa tidak perlu dikhawatirkan oleh industri sawit dalam negeri.

Petani sawit di Eropa dikabarkan tidak setuju dan tak sependapat dengan diberlakukannya kebijakan UU Deforestasi Uni Eropa.

UU Deforestasi membuat komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit hingga kakao dilarang masuk ke Uni Eropa jika tak lolos dalam uji tuntas deforestasi.

Negara seperti Brasil, Indonesia dan Malaysia tampak satu suara untuk menentang UU antideforestasi yang diterapkan Uni Eropa yang salah satunya berdampak ke CPO

Petani sawit mengancam akan memboikot dan melakukan kampanye negatif terhadap produk-produk Uni Eropa jika UU Deforestasi tak dicabut.

Petani sawit menyerahkan petisi penolakan UU Deforestasi ke Kedubes Uni Eropa di Indonesia. Berikut ini isi lengkap petisinya.

Peneliti Institute of Conservation Ecology University of Kent menemukan populasi orang utan Indonesia terus menurun akibat perdagangan dan pembunuhan sejak 2009

Deforestasi yang dilakukan perusahaan sawit menjadi faktor paling kuat kepunahan dan rusaknya habitat orang utan di Indonesia

Sejumlah asosiasi petani kelapa sawit berencana melakukan aksi penolakan kebijakan deforestasi Uni Eropa (UE) di Kedubes Uni Eropa dan Kemenlu RI