Penutupan jalur darat akan dilakukan di Bundaran Pasar Panas, Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima dan Desa Bentot di Kecamatan Patangkep Tutui yang berbatasan dengan…

BBTKLPP Banjarbaru juga meminta semua stakeholder terkait agar memberikan edukasi, khususnya kepada masyarakat dengan tidak membakar hutan dan lahan.

Jhonlin Baratama merupakan salah satu lini bisnis milik Jhonlin Group yang identik dengan 'Sultan' Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang banyak dikenal sebagai Haji…

Salah satunya dengan program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) sebagai upaya pemerintah melakukan percepatan swasembada daging sehingga mampu menyediakan…

MK memutuskan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di enam wilayah kecamatan dan 24 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Gerindra Muhammad Nur meminta kader partainya di Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenangkan  pemungutan suara ulang di tujuh kecamatan.

MK mengabulkan sebagian gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diajukan oleh Denny Indrayana pada Jumat (19/3/2021).

MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS di enam kecamatan dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Kemungkinan diulang saat Ramadan.

Selain menerima sebagian gugatan Denny Indrayana, MK juga memerintahkan KPU Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah kecamatan dan TPS.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diajukan oleh pihak Denny Indrayana.

350 anggota TNI dan Polri disiapkan untuk menjaga situasi di Kalimantan Selatan tetap kondusif jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Denny Indrayana cukup pede bisa memenangkan sengketa Pilkada Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi.

Semua alat bukti yang ditemukan akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian diperiksa lebih lanjut oleh tim penyidik.

Langkah cepat dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin setelah daerahnya dilanda banjir besar pada pertengahan bulan Januari 2021.

Politisasi bansos ditengarai mewarnai pelaksanaan Pilakda Kalimantan Selatan 2020. Hal itu terungkap dalam sidang sengketa hasil Pilkada Kalsel yang digelar Mahkamah Konstitusi.