Pemerintah diminta memberikan solusi perhutanan sosial untuk mengatasi konflik agraria antara warga lokal dengan PT Musi Hutan Persada di Kabutapen Musi Rawas, Sumatra Selatan

Pemerintah perlu melakukan audit agraria yang akan dijadikan dasar bagi pelaksanaan reforma agraria yang terencana dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengingatkan bahwa administrasi pertanahan harus dilakukan secara benar.

Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah diberikan hak atas tanah. Pasalnya, tak sedikit perusahaan yang tak kunjung merealisasikan…

Pemerintah tidak akan mewajibkan keterlibatan swasta dalam pengadaan lahan.

Pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkati pelibatan swasta dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum, menyusul setelah…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan meyakinkan para kepala daerah soal rencana pemerintah pusat menghapus pajak bumi dan…

Indonesia dinilai telah mengalami pergeseran selama lima dekade terakhir dari ekonomi agraria menuju ketergantungan yang lebih kuat pada industri dan jasa

Keberadaan bank tanah saat ini sangat mendesak untuk segera dibentuk apalagi kinerja pemerintah dinilai belum menunjukkan adanya terobosan di sektor perumahan rakyat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mengantongi beberapa langkah untuk memperluas lahan pertanian seluas 1 juta hektare.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengingatkan masyarakat untuk tidak berkonflik karena berebut tanah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk membatasi ruang bagi pengusaha asing untuk memperoleh izin pemanfaatan pulau-pulau terluar dan pesisir.

BISNIS.COM, JAKARTA-- Aliansi Masyarakat Sipil akan mengadukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan dua majelis hakim yang mengadili tiga aktivis lingkungan di Sumatra…

BISNIS.COM, JAKARTA – Public Interest Lawyer Network menilai Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) akan mengkriminalkan masyarakat lokal sekitar…