Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim PTUN Jakarta terkait Pembatalan SK Gubernur DKI soal Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa…

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di kawasan Jakarta Timur menjadwalkan akan menggelar pembacaan putusan atas gugatan izin reklamasi Pulau G Teluk Jakarta pada hari ini

Kepala daerah dibolehkan mengambil kebijakan tanpa peraturan mengikat selama tak melanggar hukum, karena telah dijamin dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan.

Ketua Himpunan Pengusaha Swadiri Indonesia (Hipsi) Firmandes mengatakan kebijakan moratorium reklamasi ini akan dilihat para investor lokal dan asing sebagai preseden buruk.…

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang pembangunan fasilitas umum dengan kontribusi tambahan proyek reklamasi di Teluk Jakarta tidak tepat disebut…

Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia Dian P. Simatupang menilai diskresi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk membuat…

Apabila ada tuduhan dan dugaan pelanggaran terhadap diskresi, maka seuai dengan Pasal 20 UU Adpem, BPKP dapat melakukan penilaian yang nanti hasilnya disampaikan kepada Presiden.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan suara aktivis yang menolak reklamasi di Teluk Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil serta Raperda…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Direktur Legal PT Agung Podomoro Land Tbk. Miarni Ang terkait dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (raperda)…

Koordinator Institut Hijau Chalid Muhammad mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) harus membuka partisipasi publik terkait dengan kajian mengenai proyek…

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait suap raperda Zonasi Wilayah Khusus dan…

Penelitian terbaru mengungkapkan potensi kerugian ekonomi dan sosial akibat proyek reklamasi di Teluk Jakarta lebih besar ketimbang pendapatan negara yang mencapai sekitar…

- Kerugian ekonomi dan sosial justru akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. - KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama…

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan kepada pengembang Pulau C dan D, PT Kapuk Naga Indah, anak usaha dari Agung Sedayu Group.