Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia mengungkapkan Jakarta masih membutuhkan reklamasi di teluk Jakarta sebagai lahan pengembangan tambahan untuk mengembangkan perumahan…

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komite Pesisir merampungkan pembahasan desain besar empat pulau reklamasi yang akan disesuaikan dengan fungsinya di antaranya…

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak ada mekanisme pengembalian dana bagi pengembang pulau reklamasi yang izinnya dicabut. Pemprov akan memperhitungkan infrastruktur…

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai Rancangan Peraturan Daerah harus tersusun secara hati-hati karena memiliki dampak untuk jangka panjang.

JAKARTA−Kalangan pengembang pasrah atas keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi Teluk Jakarta.

Pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta oleh Pemerintan Provinsi belum berdampak terhadap pergerakan saham sejumlah emiten yang memiliki rancangan proyek di pulau…

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA) masih mempelajari dampak keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau reklamasi Teluk Jakarta.

PT Jakarta Propertindo tidak mempermasalahkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau reklamasi Teluk Jakarta.

Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetop reklamasi di Teluk Jakarta memunculkan pertanyaan soal pemanfaatan lahan yang sudah ada. 

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwisaksana meminta Pemprov DKI segera mengembalikan draf revisi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–…

Pemprov DKI menyatakan pemerintah pusat menyetujui keputusan penghentian proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Keempat pulau ini bernasib sama, yakni telah terbangun, walaupun pembangunan Pulau G masih belum mencapai setengahnya dari urukan awal yang direncanakan.

Pemerintah Provinsi DKI siap menerima gugatan dari pihak yang merasakan kerugian atas pencabutan izin prinsip pembangunan 13 pulau proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pemerintah DKI akan mengatur lebih lanjut untuk tata ruang dan pengelolaan empat pulau yang sudah terbangun, yakni Pulau C, D, G, dan N sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta dengan mencabut izin prinsip dan pelaksanaan kepada sebanyak 13 pulau.