Kemenko Bidang Perekonomian berharap proyek hunian cepat selesai, agar pergeseran warga yang terdampak bisa segera dilakukan.

BP Batam akan segera membangun sebanyak 961 unit rumah permanen warga Rempang, setelah pembangunan empat rumah contoh rampung.

Sebanyak 387 KK yang terdampak pengembangan proyek Rempang Eco-City akan segera pindah ke hunian sementara yang ada di Batam.

Progres pengerjaan empat rumah contoh untuk Warga Rempang yang terdampak relokasi di Tanjung Banon, Pulau Rempang masih terus digesa.

Kementerian Investasi/BKPM melaporkan proses pembangunan hunian baru bagi warga terdampak proyek Rempang Eco City telah dimulai.

Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam proyek pengembangan Rempang Eco-City di Batam.

Hampir sebagian besar warga Rempang mulai mendukung realisasi proyek yang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tersebut.

BP Batam mulai melakukan peletakan batu pertama empat unit rumah contoh di Tanjung Babon, Pulau Rempang, Rabu (10/1/2024).

Pemerintah pusat mulai memberikan perhatian serius kepada penanganan Proyek Rempang Eco-City di Batam.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil UU No 2 Tahun 2012, khususnya terkait proyek Rempang Eco City.

BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap 9 KK asal Rempang ke hunian sementara.

Peraturan Presiden (Perpres) yang menjamin hak warga Pulau Rempang diklaim telah mencapai 95%.

Pengadilan Negeri Batam menolak permohonan praperadilan 30 orang tersangka kericuhan Rempang.

Sebanyak 73 KK yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang telah menempati hunian sementara.

Sebanyak 9 Kepala Keluarga (KK) terdampak Pengembangan Rempang Eco City mulai menempati hunian sementara, Senin (23/10/2023).