Masyarakat adat Rempang tetap bersikeras menolak rencana relokasi yang ditetapkan pemerintah.

Mahfud MD mengungkap pemicu sengketa lahan antara BP Batam dan warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut adanya kekeliruan dalam penerbitan izin yang dilakukan pemerintah daerah di Pulau Rempang.

Xinyi Grup, perusahaan produsen kaca asal China yang menjadi salah satu investor di Pulau Rempang.

Ombudsman meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghentikan sementara upaya relokasi warga di Pulau Rempang seiring dengan terjadinya bentrokan.

Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri Lagat Siadari mengatakan peristiwa tersebut tidak boleh terulang lagi, karena akan mengganggu kondusivitas di Batam.

Konflik di Pulau Rempang kembali berlanjut, kali ini kericuhan terjadi di depan kantor BP Batam. Sebanyak 6 orang dilaporkan mengalami luka atas kericuhan itu.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad belum menunjukkan sikapnya secara terbuka terhadap polemik Proyek Eco-City di Pulau Rempang.

Rencana relokasi masyarakat pulau Rempang viral. Mahfud MD telah jelaskan status tanah di pulau tersebut.

Menparektraf Sandiaga Uno mengimbau aparat penegak hukum untuk tidak bertindak secara agresif dalam melaksanakan proses relokasi masyarakat di Pulau Rempang.

Pada akhir 2024, pemerintah komit pemukiman Tahap 1 dapat dihuni masyarakat Rempang.

Sebanyak 3.000 kavling di Dapur 3, Sijantung, Pulau Galang akan menjadi rumah bagi warga Pulau Rempang, yang bersedia direlokasi imbas proyek Rempang Eco-City.

Kemkumham menyayangkan terjadinya peristiwa bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Kejadian itu disebut dapat mempengaruhi iklim investasi.

Tak ada hal yang sebetulnya perlu dikhawatirkan, karena Pemerintah telah sampaikan komitmennya untuk berikan hak masyarakat sesuai aturan yang ada.

Pulau Rempang memiliki laut yang tenang dengan air yang jernih. Simak destinasi wisata melayu dan cagar budaya.