Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon ikut menyikapi temuan izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dia menegaskan bahwa pemerintah tentunya memberikan perhatian khusus mengenai kasus ini.
Dia mengemukakan bahwa pihaknya berharap agar jangan sampai ada penambangan yang bisa merusak keindahan dan ekosistem alam yang ada di Raja Ampat.
“Mungkin nanti harus dibicarakan, bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alam yang sudah baik terjaga selama ini,” ujarnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).
Politisi Gerindra ini setuju dengan langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang mencabut sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gag Nikel yang melakukan praktik penambangan di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Lebih jauh, Fadli Zon juga membeberkan ternyata saat ini ada juga penambangan-penambangan di Sulawesi dan Kalimantan mengancam kelestarian gua-gua purba yang di dalamnya banyak lukisan berumur puluhan ribu tahun.
“Ini juga sangat membahayakan. Ya, secara lisan sudah [disampaikan ke Menteri ESDM], tapi kita sedang membuat kajiannya lokasi-lokasi tempat, terutama yang di Kalimantan Timur,” ucapnya.
Baca Juga
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini berujar khusus di Kalimantan Timur ini gua purba yang terancam adalah Gua Sangkulirang yang di kawasan itu ada sekitar 58 gua dan 2.500 lukisan purba.
“Nah di sekitaran situ ada pabrik semen, ini yang bisa mengancam karena itu mengambil satu sumber yang sama,” ungkapnya.
Sebelumnya, kabar kerusakan lingkungan di kawasan pariwisata Raja Ampat tersiar dari laporan NGO Greenpeace. Dalam akun Instagram resmi Greenpeace @greenpeaceid ditunjukkan gambaran kondisi keindahan alam bahari menuju hutan mangrove Teluk Bintuni yang mulai tercemar.
Greenpeace juga telah mencoba mendengar langsung cerita masyarakat adat yang berupaya mempertahankan tanah adatnya.
“Kami menyaksikan bagaimana tambang, pembalakan, dan perkebunan besar merusak dan menghapus jejak keaslian Papua,” tulis akun tersebut.
Usai kabar tersebut mencuat, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) juga mengaku tengah menindaklanjuti mengenai keberadaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
