Bisnis.com, JAKARTA - Retret di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang menjadi agenda wajib pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tak hanya bagi menteri Kabinet Merah Putih, pelatihan ala militer pun turut diberikan kepada para kepala daerah baru.
Pelaksanaan retret untuk jajaran menteri dan kepala daerah merupakan barang baru di pemerintahan. Agenda ini baru pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Prabowo. Tujuannya, menyatukan visi dan misi antara menteri dan kepala daerah dengan tujuan pemerintah.
Namun, pelaksanaan retret cukup menyita perhatian publik, terutama dari sisi anggaran. Pasalnya, agenda yang digelar lebih dari satu pekan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Terlebih, pelaksanaan retret kepala daerah digelar di tengah keputusan pemerintah untuk mengirit anggaran guna membiayai program strategis.
Pengamat Politik Adi Prayitno memandang yang menjadi perhatian ini karena pembiayaan retret ditanggung oleh APBN. Padahal, ujarnya, lebih baik kepala daerah yang membiayai dirinya sendiri, kemungkinan pun mereka adalah orang-orang yang mapan secara ekonomi.
“Yang menjadi ramai kan karena APBN. Kalau tidak pakai APBN pasti tidak ramai. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian kebijakan efisiensi itu ya paradoks,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/2/2025).
Baca Juga
Meski begitu, retret nyatanya tetap berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan retret kepala daerah tetap digelar bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan pemahaman terhadap tugas pokok kepala daerah, Asta Cita, dan program kerja setiap kementerian.
Tak sampai di situ, eks Wali Kota Bogor ini berujar retret juga diarahkan untuk membangun kedekatan antar kepala daerah, sehingga bisa mendukung pelaksanaan berbagai program kerja.
“Membangun chemistry, emotional bonding, dan juga team building. Kedekatan antar kepala daerah akan memperkuat sinergi di masa depan,” katanya.
Sebelumnya, kegiatan serupa terlebih dahulu diberikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Termasuk menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus presiden, pada Oktober 2024 lalu. Berbeda dari segi hari, kabinet merah putih mengikutinya selama 4 hari 3 malam, sedangkan kepala daerah sekitar satu minggu.
Bisnis telah merangkum beberapa perbedaan antara retret Kabinet Merah Putih dengan Kepala Daerah. Yuk, simak perbedaannya!
Perbedaan Retreat Kabinet Merah Putih vs Kepala Daerah
1. Anggaran
Bicara mengenai anggaran, retret Kabinet Merah Putih diketahui menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dan telah dipersiapkan satu bulan sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden periode 2024-2029. Akan tetapi, tak disebutkan berapa besaran biayanya.
“Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (28/10/2024).
Sementara itu, untuk retret kepala daerah biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Awalnya retret ini direncanakan dengan skema cost sharing antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda), tetapi mengingat anggaran Kemendagri sempat mengalami pemotongan.
“Retreat di Magelang ini sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Sebelumnya memang direncanakan cost sharing, tetapi kini semuanya akan dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).
2. Jumlah peserta
Diketahui, retret Kabinet Merah Putih ini diikuti seluruh jajaran mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus, hingga staf khusus presiden. Menilik jumlah semua jajaran tersebut, maka ada 136 yang mengikuti kegiatan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah tersebut.
Beda halnya dengan jajaran kabinet, tentunya jumlah kepala daerah lebih banyak dari itu. Diketahui, ada 505 yang mengikuti kegiatan ini. Tak seperti retret Kabinet Merah Putih, dalam retret kepala daerah ini wakil tak mengikuti dari hari pertama. Mereka akan bergabung menjelang hari penutupan di tanggal 27 Februari.
Adapun, Wamendagri Bima Arya menyebut per Jumat (21/2/2025) malam, sebanyak 450 hadir dan 53 belum hadir. Dari 53 tersebut, 5 di antaranya izin karena sakit dan 1 izin bersurat.
“Kemudian ada 47 yang hingga pagi ini [Sabtu] belum ada kabar,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (22/2/2025).
