Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp20,95 miliar.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada yang disampaikan pada 10 Desember 2024, harta kekayaan Yandri terdiri dari aset tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, hingga surat berharga.
Sebagaimana diketahui, para menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran telah melaporkan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada 2024.
Secara terperinci, Yandri memiliki aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp18,13 miliar yang tersebar di wilayah Jakarta Barat, Tangerang Selatan, hingga Serang, Banten.
Pada bagian alat transportasi dan mesin tercatat senilai Rp579 juta, yang terdiri dari mobil Daihatsu Xenia Minibus 2010, seharga Rp64 juta, Toyota Camry Sedan 2013 senilai Rp125 juta, hingga Toyota Alphard 2017 seharga Rp390 juta.
Selanjutnya, Yandri memiliki kas dan setara kas senilai Rp2,16 miliar, harta bergerak lainnya Rp72,5 juta, sedangkan utang nihil.
Baca Juga
Sebagai informasi, Yandri merupakan politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabinet Merah Putih sejak tanggal 21 Oktober 2024.
Sebelumnya, Yandri merupakan Wakil Ketua MPR-RI sejak 2022 menggantikan Zulkifli Hasan yang mengundurkan diri dari DPR karena diangkat menjadi Menteri Perdagangan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Yandri Susanto memastikan bahwa desa akan menyuplai hingga Rp20 triliun untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).
“Anggaran dari kementerian desa itu untuk makan siang bergizi dalam menyuplai bahan baku Rp20 triliun, jadi ada dana desa Rp71 triliun, Di Permendes nomor 2 tahun 2024. Sudah saya tandatangani Rp20 triliun untuk ketahanan pangan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).
Dia mengatakan bahwa desa akan membantu dalam menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, hingga nasi. Upaya ini, kata Yandri, sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Nantinya, kata Yandri, bantuan dari desa akan dilakukan dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Apalagi, menurutnya, Kementerian Desa dan PDT telah membuat modul dengan petunjuk teknis yang mendetail dalam memandu kebijakan tersebut.