Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan terpantau belum mengungkapkan laporan harta kekayaan pejabat negara alias LHKPN 2023 kepada publik hingga awal tahun ini.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan terdapat 34 pejabat di kabinet Prabowo yang belum menyampaikan LHKPN. Dari total 124 wajib LHKPN, baru 90 yang patuh menyampaikan harta kekayaannya.
Melihat pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, terpantau terdapat sejumlah eselon I yang belum menyetorkan laporan harta kekeyaannya ke KPK.
Bisnis mengutip laman resmi KPK bahwa tercatat ada wakil menteri keuangan (Wamenkeu) dan direktur jenderal, termasuk keponakan Presiden Prabowo Subianto yakni Thomas Djiwandono, belum menyampaikan LHKPN 2023.
Berdasarkan penelusuran Bisnis dalam laman KPK, belum ada data dari nama Thomas Djiwandono. Padahal, dirinya telah resmi menjadi wakil Sri Mulyani sejak pertengahan Juli 2024.
Sementara data LHKPN 2023 milik Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu tercatat berstatus jabatan Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia menjadi Wamenkeu bersamaan dengan pelantikan jajaran Kabinet Merah Putih pada November 2024.
Baca Juga
Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menjadi satu-satunya dirjen yang data harta kekayaan terbarunya belum muncul di situs KPK.
Dalam LHKPN 2022 milik Suryo, tercantum total harta kekayaannya mencapai Rp18,32 miliar. Sebagai perbandingan, kekayaan Suryo itu setara 19,8% dari pejabat terkaya di Kemenkeu, yakni Wamenkeu Suahasil Nazara (LHKPN 2022).
Mengacu ketentuan KPK, penyampaian LHKPN bagi Wajib LHKPN yang baru pertama kali menjabat atau pensiun atau diangkat kembali sebagai Wajib LHKPN setelah pensiun maka wajib menyampaikan LHKPN atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi jabatan tersebut atau periode yang mendekati dan diserahkan kepada KPK paling lama 3 bulan terhitung sejak pertama kali menjabat atau pensiun.
Artinya, batas akhir penyampaian LHKPN Thomas Djiwandono kepada KPK adalah Oktober 2024 atau tiga bulan setelah dia menjabat. Suryo harus menyampaikan LHKPN 2023 kepada KPK sejak tahun lalu karena dia merupakan pejabat aktif, lalu Anggito akan memperbarui LHKPN miliknya setelah berstatus Wamenkeu.
Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi 31 Desember dan diserahkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengakui bahwa KPK tidak memiliki undang-undang berupa sanksi terhadap pihak yang tidak mau melaporkan LHKPN hingga tanggal 21 Januari 2025 nanti.
Maka dari itu, menurut Tessa pihaknya akan menyerahkan sanksi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto yang kini menginginkan pemerintahannya bersih dari korupsi.
"Untuk sanksinya itu kita kembalikan lagi ke presiden karena kami tidak ada tools untuk pihak-pihak yang tidak melaporkan LHKPN ya," tutur Tessa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (7/1/2025).
